Pusat Studi Bencana Universitas Riau Hadiri Pertemuan Konfrensi Pers "Jokowi Blusukan Asap"

www.unri.ac.id – Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau, Dr. Haris Gunawan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi Abetnego Tarigan, Pendiri Yayasan Perspektif Baru Wimar Witoelar, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting dan masyarakat lokal korban kebakaran hutan dari Riau menghadiri konferensi pers Walhi, Yayasan Perspektif Baru (YPB), dan Greenpeace Indonesia pada Selasa (28/10) di Jakarta. Di acara tersebut juga diluncurkan petisi warga yang meminta Jokowi Blusukan ke Lokasi Kebakaran Gambut dan Hutan di Propinsi Riau.

Blusukan kelokasi kebakaran gambut dan hutan harus menjadi agenda utama dan prioritas bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal pemerintahannya. Hal ini dikarenakan kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia sudah terjadi selama 17 tahun terus menerus dan tak kunjung terselesaikan secara tuntas kendati telah beberapa kali berganti presiden.

Haris Gunawanmenjelaskan bahwa ekosistem hutan gambut termasuk sebagai salah satu ekosistem yang paling rapuh. Indonesia memiliki luas lahan gambut tropis terbesar dan terdalam didunia  rata-rata kedalaman 8-10 meter,  di Riau ada yang mencapai 17 meter kedalaman gambutnya. Pengalaman buruk kegagalan pengembangan 1 juta ha lahan gambut di Kalimantan Tengah,seharusnya tidak berulang lagi di Propinsi Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi. Terjadinya kebakaran yang berulang setiap tahunnya harusmenjadi pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi pemerintahan baru presiden Jokowi.

Longgena Ginting mengatakan Indonesia adalah salah satu emiter gas karbon terbesar di dunia sumber masalah perubahan iklim, dimana sebagian besar emisi ini berasal dari kerusakan hutan dan kebakaran lahan gambut. Bencana ekologis ini telah menjadi peristiwa yang terus-menerus terjadi selama 17 tahun, karena itu penganggulangan kebakaran hutan dan gambut seharusnya menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama bagi pemerintah Joko Widodo dan Kabinet Kerja.

Gaya blusukan presiden Jokowi diyakini mampu memotret kondisi nyata kerusakan dan dampak kebakaran yang terjadi di lahan dan hutan gambut. Blusukan Presiden Jokowi ke lahan dan hutan gambut berlangganan terbakar, akan memberi harapan baru negeri terbebas asap, dan sekaligus menentukan arah kebijakan baru pengelolaan lahan dan hutan gambut tersisa yang lebih mengedapankan manfaat jasa-jasa lingkungan seperti penyimpan air, karbon, keanekargaman hayati, dan gudang karbon yang sangat besar.  Lahan gambut yang terlanjur dimanfaatkan harus lebih ditingkatkan pengelolaan airnya. Penertiban dan pengaturan kanal-kanal yang telah digunakan untuk mengeringkan gambut menjadi salah satu skenario penting menuju Indonesia hebat dalam mengelola salah satu sumberdaya alam penting di negeri ini.

Bangsa ini perlu tokoh sentral seperti halnya di dunia memilki Al Gore yang telah mengingatkan pentingngya bangsa-bangsa didunia akan bahaya terjadinya perubahan iklim. Di Indonesia, momentum itu ada di Presiden Jokowi untuk Blusukan di lokasi lahan dan hutan gambut terbakar, lanjut Haris.

Abetnego Tarigan mengatakan, pendekatan pemerintah sebelumnya tidak menunjukkan kemajuan signifikan dalam penuntasan masalah kebakaran hutan dan lahan karena tidak menyelesaikan problem mendasar tata kelola hutan dan perkebunan secara menyeluruh. Kebakaran hutan dan bencana asap tidak bisa diselesaikan jika pemerintah hanya berposisi sebagai “pemadam kebakaran”, namun harus lebih serius dalam upaya pencegahan. “Karena itu pemerintah harus segera mereview berbagai regulasi dan kebijakan yang masih bersikap permisif atas tindakan pembakaran hutan, dan menguatkan regulasi perbaikan tata kelola hutan dan perlindungan lahan gambut di Indonesia,” kata Abetnego.

Menurut Wimar Witoelar, terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014 – 2019 diharapkan menjadi awal babak baru penyelamatan lingkungan hidup Indonesia“Kami berharap Jokowi juga mau bersama-sama kami ikut blusukan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan gambut dan kemudian mengambil langkah-langkah strategis dalam menuntaskan bencana ekologis tersebut,” kata Wimar.

Permintaan agar Jokowi menjadikan blusukan ke lokasi kebakaran gambut dan hutan  sebagai agenda utama merupakan langkah awal supaya dapat memahami permasalahan kebakaran lahan hutan dan gambut secara mendalam di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian langkah blusukan ke hutan tersebut diharapkan ditindaklanjuti dengan upaya-upaya nyata bersama untuk mengakhiri bencana ekologis kebakaran hutan secara menyeluruh. ***(WALHI – Hizra BPTIK UR)