unri.ac.id United Nations Development Programme (UNDP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama untuk memulai dan mengimplementasikan tujuan global yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang melalui tajuk “Manajemen Penggunaan Merkuri yang Terintegrasi dalam proyek Pertambangan Emas Skala Kecil (GOLD-ISMIA) di Indonesia.
Proyek bersama ini di antaranya bertujuan untuk mengurangi serta menghilangkan penggunaan merkuri dari sektor Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) Indonesia dengan cara memperkuat lembaga dan kerangka kerja kebijakan dan peraturan untuk PESK Bebas Merkuri, dan mengadaan teknologi pemrosesan bebas merkuri.
Hal ini disampaikan Dr Suwondo MSi selaku Koordinator Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Riau (UNRI) pada kegiatan Webinar dengan judul “Partisipasi Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Penambang dan Kontribusinya Terhadap Lingkungan Berkelanjutan.”
Pada kegiatan webinar yang dilaksanakan pada Rabu 15 Juli 2020 lalu ini, mendiskusikan tentang pelaksanaan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas komunitas pertambangan untuk PESK Bebas Merkuri melalui penyediaan bantuan teknis, transfer teknologi dan dukungan untuk formalisasi, dan meningkatkan kesadaran menyebarluaskan praktik-praktik terbaik dan pembelajaran dari penghapusan merkuri di sektor PESK.
“Pelaksanaan Program kegiatan yang sedang berlangsung dan akan berakhir di tahun 2023 ini, berada di enam Kabupaten pada enam Provinsi di Indonesia, dimana salah satu lokasi tersebut berada di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi Desa Logas dan Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi,” jelas Suwondo.
Kegiatan di sektor PESK ini bertanggung jawab memiliki potensi untuk memajukan pemberdayaan ekonomi yang adil, dengan cara mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan bagi penambang tanpa merusak lingkungan, serta mendukung peran kelompok perempuan untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan produktif dan juga aspek demokratis dan politis.
Pendekatan gender dan pengarus utamaan gender (PUG) dalam program pemberdayaan kelompok PESK juga menghadapi tantangan norma-norma sosial yang dipengaruhi konteks geografis, sosial dan budaya yang kompleks di Indonesia yang mana membutuhkan pengetahuan dan data yang kuat serta mekanisme terpadu untuk memberikan umpan balik mengenai efektivitas intervensi dari sebuah program pembangunan. Ketidakadilan gender khususnya bagi perempuan penambang sebagian besar didasarkan pada keyakinan bahwa perempuan tidak cukup kuat secara fisik dan intelektual untuk mengelola dan menggunakan sumber daya secara produktif.
Selain itu, perempuan menghadapi kesenjangan gender dalam akses dan kontrol atas lahan dan teknologi, serta layanan produktif lainnya. Pada kenyataannya perempuan yang bekerja secara langsung di pertambangan umumnya berperan multi beban dan mereka melaksanakan kerja dengan hitungan waktu kerja yang lebih panjang dari laki-laki setiap harinya, tuturnya.
Rektor UNRI Prof Dr Ir Aras Mulyadi DEA, menyampaikan satu diantara tantangan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah pemahaman masyarakat di semua lapisan tentang kesetaraan gender. Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya bisa terlibat dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, dibutuhkan peran Perguruan Tinggi dalam memasyarakatkan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender.
Kita menginginkan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender yang benar dan tepat. Pemahaman ini dapat secara terus menerus dibawa dan dilembagakan dalam masyarakat melalui peran seluruh lapisan masyarakat, termasuk peran Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi memiliki peranan penting dan strategis untuk menyebarluaskan pengetahuan, nilai, norma, dan ideologi serta pembentukan karakter bangsa, tidak terkecuali kesetaraan dan keadilan gender, ungkapnya.
Strategi PUG dilaksanakan dengan cara memastikan, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses, berpartisipasi, dan ikut dalam pengambilan keputusan serta mendapat manfaat dari hasil pembangunan. Salah satu ukuran kemajuan PUG adalah bagaimana memastikan laki-laki dan perempuan menjadi sumberdaya manusia potensial yang perannya sama-sama menentukan keberhasilan pembangunan responsif gender.
Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, mengamanatkan kepada seluruh pimpinan Kementerian Lembaga dan pimpinan Daerah termasuk Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. (wendi. foto: istimewa) ***
