unri.ac.id Ketersediaan data yang akurat dan akuntabel, serta partisipasi masyarakat, merupakan kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di era industri 4.0. Hal tersebut menjadi topik perbincangan dalam kuliah umum bertema “Informasi Geospasial untuk Perencanaan Pembangunan di Era Industri 4.0” yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) di Pekanbaru.
“Data dan informasi geospasial yang akurat dan khususnya yang lebih detail dapat memberikan dampak pembangunan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi di Surabaya, begitu Walikota Surabaya Tri Rismaharini menerapkan peta 1:1000, pendapatan PBB nya naik. Hal ini pun terjadi di Bandung dengan kenaikan PBB hingga 2-3 kali lipat,” tutur Kepala BIG Prof Dr Hasanuddin Z Abidin.
Pemerintah Provinsi Riau juga menyadari pentingnya ketersediaan data untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat Kota-Kabupaten hingga ke level tapak. “Pemerintah Daerah yang memiliki orientasi pembangunan berkelanjutan perlu didukung dengan ketersediaan satu versi data yang akurat dan akuntabel,” kata Ir H Yogi Getri kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik yang mewakili Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi dalam sambutannya di acara tersebut.
Kurangnya ketersediaan data yang akurat dan akuntabel dapat berakibat pada perencanaan pembangunan yang tidak efektif dan tepat sasaran. Untuk meminimalisir dampak ini, keterlibatan langsung dari masyarakat setempat dalam penyusunan data baik statistik maupun spasial, sangat penting karena masyarakatlah yang paling mengetahui kondisi lapangan di sekitar mereka sendiri. Selain itu, mereka juga yang akan merasakan dampak langsung dari perencanaan pembangunan yang dicanangkan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Untuk mendukung program Siak Hijau, sekaligus membantu percepatan Kebijakan Satu Data dan Satu Peta di tingkat tapak, Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) Universitas Riau (Unri) bersama dengan Badan Informasi Geospasial, Pemerintah Kabupaten Siak memperkenalkan peta desa berbasis partisipatif di Kecamatan Bunga Raya, Siak.
PPIIG Unri memiliki peran sentral sebagai pendukung penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta di Riau, penguatan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) di tingkat provinsi dan kabupaten di Riau, serta mendukung pelaksanaan pemetaan partisipatif dengan berbagai pihak sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.
”Pemetaan partisipatif merupakan metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya, sekaligus juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri. Metode pemetaan partisipatif ini dapat meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam,” tutur Rektor Unri Prof Dr Ir Aras Mulyadi MSc.
Peta desa berbasis partisipatif merupakan kolaborasi multipihak yang melibatkan masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta pihak lainnya. Kegiatan ini didukung oleh Unri, World Resources Institute (WRI) Indonesia, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Kegiatan pemetaan partisipatif ini telah menghasilkan informasi geospasial desa yang terdiri dari identifikasi batas desa dan potensi sosioekonomi desa di 10 desa.
Kegiatan pemetaan partisipatif ini telah menghasilkan informasi geospasial desa yang terdiri dari identifikasi batas desa dan potensi sosioekonomi desa di sepuluh desa. Informasi geospasial desa ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pembangunan desa, kebutuhan akademis, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.
“Peta desa berbasis partisipatif ini merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah pusat untuk menyusun peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan selesai pada 2020, yang merupakan salah satu peta tematik dalam Kebijakan Satu Peta,” ujar Manajer Tata Kelola Lahan Berkelanjutan WRI Indonesia, Adi Pradana, MSc. (rls. foto: rabit. roger) ***
