Unrinews. Dalam rangka mewujudkan Perguruan Tinggi yang transparan dan akuntabel melalui keterbukaan informasi publik, Universitas Riau (Unri) menggandeng Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia (RI) dalam pelaksanaan Workshop bagi Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). Kegiatan tersebut dilangsungkan di Integrated Classroom, Kamis (21/08/2025).
Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti SE MSi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan workshop kali ini merupakan hal yang istimewa, karena menghadirkan narasumber dari KIP RI, dan dihadiri oleh seluruh pimpinan fakultas/unit/lembaga dilingkungan Unri.
“Ini merupakan langkah strategis untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan Informasi publik yang berdampak kepada masyarakat”ucapnya.
Lebih lanjut Prof Sri Indarti menyampaikan bahwa menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel adalah keniscayaan bagi Unri sebagai badan publik.
“Melalui workshop ini, semoga unri lebih maju lagi, khususnya dibidang pengelolaan Informasi Publik”pungkas Rektor.
Selanjutnya, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia (RI) Dr Ir Donny Yoesgiantoro MM MPA pada kesempatan itu berharap bahwa keterbukaam informasi itu bisa menjadi budaya.
“Sama seperti Pantun dalam budaya Melayu yang bisa dibawa kemana-mana, diterapkan dalam keseharian”ucapnya.
Lebih lanjut Ketua KIP RI menjelaskan bahwa kerjasama Unri dan KIP merupakan langkah baru dalam membangun Indonesia dengan keterbukaan Informasi Publik.
Adapun Narasumber pada Workshop tersebut adalah Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KIP RI Handoko Agung Saputro SSos yang menyampaikan materi tentang Strategi Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam paparannya narasumber menjelaskan tentang strategi peningkatan kapasitas dan penguatan PPID. Selanjutnya dipaparkan juga masalah kelembagaan PPID dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.
Pembahasan lebih lanjut juga menyoroti terkait informasi pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Diberbagai instansi, sudah banyak praktik baik terkait dokumen PBJ, sudah terpublikasi, namun demikian masih banyak juga yang beranggapan bahwa dokumen PBJ nya adalah informasi yang dikecualikan”paparnya.
Pada kesempatan itu Handoko Agung Saputro mengapresiasi workshop yang dilaksnakan Unri, karena kampus bisa menjadi pelopor dalam keterbukaan informasi publik.
Kegiatan workshop ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu langsung oleh Wakil Sekretaris PPID Utama Unri Clara Yolandika SP MSi.
Diskusi berlangsung hangat bersama seluruh peserta yang berasal dari 24 PPID pelaksana yang ada dilingkungan Unri. (Masrizal, foto:Rabit)
