unri.ac.id Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) periode 2019-2024, Dr Syarifuddin Hasan MM melakukan kunjungan kerja ke Universitas Riau (Unri), Senin (24/2/2020). Kunjungan tersebut dalam rangka silaturrahim dan diskusi bersama para akademisi Unri terkait dengan isu amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1954.
“Silaturrahim yang dilakukan ini sifatnya diskusi dengan para akademisi, dan saya ingin lebih banyak mendengar masukan dari para akademisi untuk kepentingan bangsa ini, melalui penyerapan aspirasi masyarakat tentang wacana amandemen UUD 1945 Terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN). MPR dalam hal ini telah mewacanakan untuk mengamandemen UUD 1945 terkait GBHN,” ujar Syarifuddin.
Menurutnya, akhir-akhir ini terjadi beberapa wacana yang mencuat dari masyarakat, antara lain tentang isu amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1954. Untuk itu kami ingin menyerap aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat sebagai bahan pertimbangan pimpinan MPR RI dalam hal tersebut.
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan Negara tentang penyelenggaraan Negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu, yang ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. “Dengan adanya Amendemen UUD 1945 terjadi perubahan peran MPR dan Presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, UU No. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan Penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang),” ujarnya.
Pada kesempatan itu, selain berdiskusi Wakil Ketua MPR RI juga menyempatkan diri mengadakan kuliah umum dihadapan mahasiswa Unri. Acara ini dihadiri pimpinan dan akademisi civitas akademika Unri. (wendi) ***
