Unrinews. Kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi tidak hanya dibangun melalui kualitas pendidikan dan penelitian, tetapi juga melalui tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Atas dasar itu, Universitas Riau (Unri) terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari budaya organisasi sekaligus instrumen peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut menjadi fokus paparan Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti SE MSi dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Setelah dinyatakan kembali lolos ke tahap Presentasi Uji Publik setelah melalui tahapan penilaian Monev KIP 2026.
Rektor selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unri hadir didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Mexsasai Indra SH MH dan Sekretaris PPID Unri Clara Yolandika SP MSi.
Dalam paparannya di hadapan Tim Panelis, Rektor menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan bagian dari komitmen kepemimpinan dalam membangun perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, informatif, dan dipercaya masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur universitas, mulai dari pimpinan, fakultas, biro, lembaga, hingga unit kerja. Dengan demikian, transparansi tidak hanya diwujudkan melalui publikasi informasi, tetapi juga terintegrasi dalam sistem kerja, proses pengambilan kebijakan, dan pelayanan institusi.
“Untuk memperkuat komitmen tersebut, Unri mengembangkan model “Unri OPEN” yang bertumpu pada empat pilar utama, yakni Open Governance, Proactive Disclosure, Education and Engagement, serta Network and Digital Innovation,” papar Rektor di hadapan para Panelis KIP.
Melalui Open Governance, Unri mendorong tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pilar Proactive Disclosure diarahkan pada penyediaan dan penyebarluasan informasi secara aktif, mudah diakses, dan tepat waktu. Sementara Education and Engagement menitikberatkan pada peningkatan literasi serta partisipasi sivitas akademika dan masyarakat. Adapun Network and Digital Innovation menjadi landasan penguatan integrasi sistem informasi dan inovasi pelayanan digital.
Implementasi model tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekosistem informasi yang menghubungkan PPID Utama dengan seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Unri. Penguatan ini menempatkan setiap fakultas, biro, lembaga, dan unit kerja sebagai bagian penting dalam penyediaan serta pengelolaan informasi publik.
Unri juga mendorong keterbukaan informasi secara proaktif, khususnya terkait kebijakan, program, capaian kinerja, layanan akademik, anggaran, dan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan informasi diperkuat melalui penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), standardisasi dokumentasi, pemutakhiran informasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Di bidang pelayanan, Unri mengembangkan konsep Unri Communication Hub dengan mengoptimalkan website resmi Universitas Riau, Unri News, dan berbagai kanal media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi. Integrasi berbagai kanal tersebut diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus memperluas jangkauan komunikasi universitas.
Tidak hanya berfokus pada penguatan sistem internal, Unri juga menempatkan literasi keterbukaan informasi sebagai bagian penting dari keberlanjutan program. Berbagai pendekatan dilakukan melalui Unri Goes to Public, pengembangan Duta Keterbukaan Informasi, kampanye Digital Information Literacy, serta pengembangan modul dan pusat pembelajaran keterbukaan informasi.
Melalui pelibatan mahasiswa sebagai Duta Keterbukaan Informasi, Unri mendorong tumbuhnya generasi yang tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu menyebarluaskan pemahaman mengenai hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
Dalam implementasinya, terdapat lima fokus program yang terus diperkuat, yaitu digitalisasi layanan informasi publik, pengelolaan dan pemutakhiran informasi secara proaktif, peningkatan literasi keterbukaan informasi, penguatan partisipasi dan komunikasi publik, serta monitoring, evaluasi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengelola informasi.
Kelima fokus tersebut diarahkan untuk menghasilkan perubahan nyata, baik dalam tata kelola internal maupun pelayanan kepada masyarakat. Di lingkungan internal, keterbukaan informasi diharapkan membangun birokrasi yang profesional, disiplin, kolaboratif, dan akuntabel. Sementara bagi masyarakat, penguatan ini diharapkan menghadirkan akses informasi yang lebih luas, pelayanan yang berkualitas, serta ruang partisipasi dan pengawasan publik yang semakin terbuka.
Rektor menegaskan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari perubahan kualitas tata kelola dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Predikat informatif bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah membangun institusi yang dipercaya karena mampu memberikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” tegas Rektor.
Melalui penguatan kelembagaan PPID, lanjut Rektor, transformasi digital, keterbukaan informasi secara proaktif, serta peningkatan literasi dan partisipasi publik, Unri berkomitmen menjadikan transparansi sebagai budaya organisasi. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi tata kelola perguruan tinggi menuju institusi yang semakin terbuka, akuntabel, partisipatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (mukmin. foto: istimewa)*