unri.ac.id Universitas Riau (Unri) sebagai satu diantara satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah menerapkan sistem keuangan lembaga melalui sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Unri sebagai instansi yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan penetapan itu, Unri berkewajiban menyusun laporan keuangan BLU.
Agar laporan keuangan yang disusun Unri dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governace) khususnya dalam rangka menunjang pelaksanaan Good University Governance, maka diperlukan penyajian informasi keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itulah, laporan keuangan yang telah disusun Unri secara eksternal telah dilakukan audit melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (25/5).
Sumber: HUMAS Universitas Riau
Sumber: HUMAS Universitas Riau
Rektor Unri, Prof Dr Ir Aras Mulyadi DEA, menyampaikan cukup banyak kantor akuntan publik yang menawarkan jasanya untuk mengaudit sistem keuangan Unri. Namun dirinya menilai, rekam jejak KAP telah memadai karena sudah teregister langsung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Pada tahun 2017, Unri memperoleh prediket opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mudah-mudahan pada tahun 2018 ini, opini WTP ini masih dapat dipertahankan.”
Lebih lanjut, Rektor Unri bersama dengan jajaran pimpinan Unri, pada pertemuan exit meeting dengan KAP melalui Subagyo dan Luthfi, Jumat (25/5) di ruang rapat Dewan Pimpinan Harian (DPH) gedung Rektorat Kampus Bina Widya Unri, menyampaikan terima kasih kepada tim dari KAP yang telah melaksanakan proses audit selama di Unri yang telah berjalan dengan baik dan lancar. “Terimakasih kepada tim KAP yang telah bertugas dan melakukan pemeriksaan mulai dari April lalu hingga Mei ini. Kepada unit-unit BLU yang ada di Unri, juga dapat selalu berkoordinasi dengan KAP. Unri selalu berkomitmen menjadi instansi yang bersih, efektif, dan efisien.”
Sumber: HUMAS Universitas Riau
Sumber: HUMAS Universitas Riau
Lebih lanjut, Rektor Unri juga meminta kepada Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Unri untuk selalu melaksanakan tugas dalam mengawal jalannya pelaksanaan administratif yang ada di Unri untuk dapat menunjang terwujudnya Good University Governance. “Hasil dari tim KAP ini, semoga dapat menjadi dukungan administratif bagi Unri untuk meningkatkan status pengelolaan keuangan institusi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
Pertemuan ini dihadiri oleh jajraan pimpinan di lingkungan Rektorat, Fakultas, Unit, Lembaga, Badan, serta pengelola keuangan Unri. (wendi) ***