unrinews. Peranan Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, adalah memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan, khususnya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara layanan, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan. Hal ini disampaikan Hery Susanto SPi MSi Anggota Ombudsman RI pada Kuliah Umum Ombudsman RI bersama sivitas akademika Universitas Riau (UNRI) dengan tema Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik, Kamis (16/6/2022) di Aula Siak Indrapura Gedung Rektorat Kampus Bina Widya UNRI.
Lebih lanjut Hery, menyampaikan kerja sama yang dilakukan Ombudsman dengan UNRI menjadi penting karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang dapat menunjang implementasi fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik.
“Ombudsman RI hadir menjadi pengawas yang berada di tengah-tengah berbagai unsur masyarakat, dimana bisa memberikan pengaruh dalam pelaksanaan pelayanan publik, termasuk di dalamnya bagi kampus sebagai mata air bangsa dan pencetus agen perubahan,” paparnya pada kegiatan Kuliah Umum yang dimoderatori Dr Arifuddin Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNRI.
“Pelayanan publik merupakan lingkup yang sangat luas, yang melingkupi pelayanan mulai dari manusia lahir hingga meninggal. Sehingga harapannya, pihak kampus UNRI bisa berperan dalam partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan publik,” ungkapnya.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Prof Dr Syaiful Bahri MSi juga menyampaikan rasa terimakasih telah hadir pada kuliah umum ini. Tema Kuliah Umum kegiatan ini sangat relevan dengan situasi sekarang di era keterbukaan dimana-dimana kita di tuntuk akuntabilitas suatu pekerjaan atau suatu kegiatan mulai dari sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat.
“Inilah esensi penting kuliah umum yang disampaikan langsung dari Ombudsman RI untuk kita semua terkhusus mahasiswa berkenaan advokasi, biasa mahasiswa menyuarakan melalui kalangan masyarakat atau kelompok-kelompok yang tertindas atau marginal,” ujar Syaiful.
Maka sangat relavan perkuliah ini terutama dengan bidang studi dari Fakultas Hukum dan tidak kalah penting juga dari fakultas lain memiliki kepedulian terhadap kondisi dari masyarakat sekitar yang pada saat ini disuguhi berbagai informasi atau berita, ujarnya.
Generasi muda sebagai pihak yang memiliki karakteristik tersendiri, memiliki peran yang krusial untuk mewujudkan good governance, pemerintahan sebagai ujung tombak dari pelayanan publik kepada masyarakat dan sebagai perwujudan dari hadirnya negara untuk masyarakat menjadi pihak yang sangat disorot. Perhatian ini tidak terkecuali dibidang pelayanan publik.
“Pelayanan publik kepada masyarakat rentan dengan maladministrasi bahkan sampai perilaku korupsi. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan di semua ranah, tidak terkecuali sampai pada pemerintahan. Perlu adanya partisipasi dari semua pihak untuk ikut serta dalam melakukan pencegahan korupsi dan pengawasan dari pelayanan publik yang termasuk rawan dalam perilaku korupsi dan maladministrasi,” ucapnya. (wendi. ed: rion. foto: m. rizki) ***
