Unrinews. Universitas Riau (Unri) menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam penguatan kedaulatan pangan, energi, dan air di Provinsi Riau. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi pembahasan pelaksanaan Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Unsolicited bersama Pemerintah Provinsi Riau dan PT Palma Pertiwi Makmur.
Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Parlaungan Lantai tiga Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, pada Kamis (13/8/2026). Unri yang diwakili Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Dr Ir Sofyan Husein Siregar MPhil didampingi Andrian Perdana, SP MAgrSc.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan audiensi PT Palma Pertiwi Makmur kepada Pemerintah Provinsi Riau terkait rencana pelaksanaan program KPBU Unsolicited. Forum ini menjadi ruang untuk membahas berbagai aspek strategis yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan sektor pangan, energi, serta sumber daya air di Riau.
Dalam pembahasan ini, Unri menempatkan peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam menyediakan dukungan berbasis data dan kajian ilmiah. Penguatan kedaulatan pangan, energi, dan air dinilai memerlukan pemetaan kondisi awal (baseline), analisis potensi dan permasalahan, serta kajian sektoral yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan.
“Unri melihat penguatan kedaulatan pangan, energi, dan air sebagai agenda strategis yang membutuhkan dukungan data dan kajian ilmiah yang kuat. Unri sebagai perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi nyata melalui baseline study dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan secara tepat dan terukur,” ujar Dr Sofyan Husein Siregar.
Dalam audiensi ini turut melibatkan sejumlah perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan sektor pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya air, serta riset dan inovasi daerah.
Keterlibatan lintas sektor tersebut membuka peluang bagi Unri untuk mengambil peran sebagai mitra keilmuan yang menjembatani kebutuhan pemerintah dan dunia usaha. Melalui pendekatan evidence-based policy, perguruan tinggi dapat memberikan dukungan mulai dari penyediaan data dasar, kajian potensi dan tantangan, hingga penyusunan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Kontribusi yang akan dilaksanakan ini diharapkan tidak berhenti pada penyusunan kajian, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan mendukung pengambilan keputusan pembangunan secara terukur. Dengan demikian, hasil kajian akademik dapat diterjemahkan menjadi langkah strategis yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Provinsi Riau, lanjut Dr Sofyan Husein Siregar.
Terakhir, Dr Sofyan berharap melalui keterlibatan dalam agenda ini, Unri semakin memperkuat posisinya sebagai pusat pengetahuan, riset, dan inovasi yang memberikan dukungan akademik bagi pemerintah serta pemangku kepentingan, harapnya mengahiri. (Rilis ed. Rabit foto:ist)*
