Fokus Cegah Kecurangan Peserta Anomali, UTBK SNBT 2025 di UNRI Dipantau Tim Monev Kemdiktisaintek

 Unrinews. Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 di Universitas Riau (UNRI) mendapat perhatian langsung dari Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Pemantauan yang dilakukan oleh Prof Dr Urip Purwono pada Sabtu (3/5/2025) ini difokuskan pada kepatuhan terhadap Prosedur Operasional Baku (POB) dan pencegahan potensi kecurangan, khususnya terhadap peserta yang terindikasi anomali.

“Pemantauan tahun ini secara khusus untuk melihat peserta yang terdeteksi anomali, sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam UTBK SNBT 2025,” kata Urip.

Peserta anomali adalah peserta yang menunjukkan hasil atau perilaku yang sangat menyimpang dari norma atau harapan; atau peserta yang menunjukkan perilaku yang melanggar aturan ujian, seperti menggunakan alat bantu yang dilarang, saling membantu, atau mengganggu peserta lain.

Ini bisa berupa skor yang sangat tinggi atau rendah yang tidak biasa, atau perilaku yang melanggar aturan.

Didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik unri, Dr. Mexsasai Indra, yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana Pusat UTBK unri, serta sejumlah pejabat terkait, Urip mengunjungi berbagai lokasi ujian di lingkungan unri.

Rektor unri melalui Mexsasai menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemdiktisaintek. “Kehadiran Tim Monev menjadi bentuk nyata pengawalan mutu dan integritas pelaksanaan UTBK SNBT 2025 di unri,” ujarnya.

UTBK SNBT 2025 di unri sendiri telah dimulai sejak Rabu (23/4) dan akan berakhir pada Minggu (4/5). Ujian tersebar di berbagai lokasi mitra selain kampus unri seperti Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI), Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia (IBTPI), SMKS Labor Binaan FKIP unri, dan SMKS Farmasi Ikasari Pekanbaru.

Selain pemantauan, Tim Monev juga menggelar koordinasi dengan panitia lokal guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai standar nasional yang telah ditetapkan.